Komunitas LGBT Pesimis Ada Wakil Rakyat yang Perjuangkan Aspirasinya

Di tengah-tengah penolakan sebagian masyarakat, para komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia menyatakan bahwa mereka kehilangan harapan akan sosok pemimpin ataupun wakil rakyat yang mau memperjuangkan aspirasi dan mau menyuarakan hak mereka pada pemilu 2019 nanti.

Paslon 01 dan 02 Tak Ada Agenda Khusus untuk LGBT

Perjuangan yang dimaksud oleh Dede Oetomo, pendiri dari Gaya Nusantara (sebuah organisasi nirlaba yang mana focus pada memperjuangkan hak-hak LBGTIQ) merupakan aspirasi untuk tak diskriminatif di dalam kehidupan sehari-harinya atas dasar orientasi seksual, ekspresi gender dan juga identitas.

“Peduli untuk mengarusutamakan isu keberagaman dan juga kesetaraan gender dan juga seksualitas ke dalam politik pada masa mendatang,” ungkap Dede lewat pesan singkatnya di lansir dari BBC Indonesia. Harapan yang hilang tersebut pasalnya dikonfirmasi tim kampanye kedua paslon.

“Say rasa kita tak punya agenda khusus untuk memperjuangkan LGBT karena bagaimana pun juga, Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan juga UUD 1945,” ungkap Andre Rosiade, jubir dari Badan Pemenangan Nasional, Prabowo-Sandi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. Tak ada agenda khusus yang dilakukan mereka untuk memperjuangkan komunitas LGBT. Tapi kubu-kubu 01 mengaku bahwa mereka berupaya untuk melindungi mereka.

“Sepanjang mematuhi peraturan dan juga perundang-undangan yang ada, tentu saja mereka akan kami lindungi,” kata Arya Sinulinga selaku jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin dikutip dari BBC Indonesia juga.

Harapan yang Sangat Tipis

Bagi Dede, pesta demokrasi judi togel online tahun ini tak “memberikan pertanda baik” bagi komunitas LGBT terkait upaya komunitasnya untuk bisa mendapatkan keadilan dan juga kesetaraan. “Kebanyakan aktivis kami cenderung sangat kecewa,” katanya.

“Caleg-caleg yang (pada pemilu) tahun 2014 menghubungi kami, sudah terpilih, tak sekalipun menyapa kami, apalagi ada yang jadi penyambung lidah kami di DPR,” katanya kecewa dan mencoba kilas balik pileg 2014.

Tahun ini, malahan Dede dan juga komunitasnya yang mencari-cari sosok caleg yang berpotensi bisa menyuarakan aspirasinya. Tapi upaya tersebut diakuinya bisa dijalani dengang “lesu.”

“Ada keraguan untuk mendekati mereka,”katanya. “Yang kami dekati adalah politisi baru yang diharapkan bakal lebih peka lagi di masa mendatang. Politisi baru ini pun, jika dibandingkan dengan yang tahun 2014, rata-rata tidak berani secara eksplisit membela keberagaman gender dan seksualitas,” katanya lagi lebih lanjut.

Nuansa yang pesimis juga sama diungkapkan oleh aktivis LGBT, Yuli Rustinawati. Ia merasa tidak satu pun capres yang mempunyai rekam jejak yang sangat mengesankan soal upaya menjamin hak asasi manusia, terkait dengan hak mereka.

“Dalam konteks dua capres ini, saya melihat tak ada yang berubah, ya… alih-alih, bahkan, bisa jadi malah lebih buruk,” katanya. Ia sendiri menilai bahwa sejarah kelam terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang “membayangi Prabowo” menjadi sebuah batu ganjalan bagi dirinya untuk mempercayai komandan jenderal Kopassus itu.

Begitu juga dengan sosok Presiden Jokowi. Ia menilai banyak pihak terlena dengan pembangunan infrastruktur dan lupa dengan komitmen Jokowi dalam menjamin HAM. “Oke, dia oke. Tapi kemudian, kita paham indeks kemajuan HAM saat dia jadi presiden atau sampai dengan saat ini jadi presiden, namun ini tertutup  dengan banyaknya (pemberitaan) infrastruktur yang dibangunnya.”

Sama dengan apa yang disampaikan oleh Dede, Yuli pun meragukan komitmen caleg-caleg yang maju di pemilu tahun ini.

Jepang Beri Izin Penduduk Kota Sekitar PLTN Fukushima untuk Kembali

Pemerintah Jepang pada hari Rabu, 10 April 2019, untuk kali pertamanya mengizinkan penduduk di sekitar PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) Fukushima kembali lagi ke tempat tinggalnya. Selama 8 tahun mereka harus mengungsi karena mereka terkena dampak kebocoran radiasi nuklir akibat adanya tsunami di tahun 2011.

Penduduk diperbolehkan Pulang

Meski demikian, penduduk Kota Okuma yang tinggal di dekat PLTN tak seluruhnya mau kembali ke sana. Berdasarkan survey, lebih dari setengah penduduk dari 10.000 penduduk yang mana terdaftar memutuskan tak akan kembali ke sana.

Hanya kurang lebih dari 3,5% dari mereka saja yang mau kembali setelah diperbolehkan pulang dan tinggal di Kawasan yang dianggap aman dari bahaya radiasi nuklir. “Ini adalah lompatan yang besar bagi kota ini,” kata Walikota Okuma, Totshistuna Watanabe di dalam keterangan tertulisnya.

“Ini bukan lah tujuan. Namun sebuah awal menuju pencabutan perintah evakuasi untuk seluruh kota,” tuturnya lebih lanjut.

Di Maret 2011, gempa bumi melanda tsunami dan menghancurkan pembangkit listrik Tokyo Electric Power, Fukushima Dai-chi, yang mana mencakup kota Okuma dan juga Futuba di pantai Pasifik. Dan dilaporkan lebih dari 160.000 orang mengungsi karena adanya bencana nuklir yang dikatakan sebagai bencana terburuk sepanjang seperempat abad terakhir itu. Sejak saat itu lah luasan area terlarang akhirnya berangsur-angsur menyusut. Dan saat ini hanya tinggal tersisa 399 KM persegi saja yang masih dianggap berbahaya untuk dihuni.

Kejadian itu dianggap sebagai salah satu bencana nuklir kedua yang terbesar, setelah kebocoran reactor nuklir Chernobyl di tahun 1986 di Pripyat, Ukraina saat masih jadi bagian dari Uni Soviet.

Pengadilan Distrik Yokohama sendiri belum lama ini memerintahkan pemerintah Jepang dan juga perusahaan Tokyo Electronic Power Corporation (TEPCO) untuk membayar ganti rugi yang besarnya US$ 4 juta yang setara dengan Rp. 56,1 miliar pada warga Fukushima yang akhir-akhir ini mengungsi. Mereka pergi dikarenakan wilayahnya ikut terdampak radiasi karena kerusakan reactor PLTN karena gempa bumi di tahun 2011 silam.

Dalam amar putusannya, akhirnya Hakim Ken Nakadaira mengatakan bahwa pemerintah dan juga TEPCO sebetulnya bisa menghindari bencana kebocoran reactor nuklir ini apabila memperhitungkan ancaman gempa dan juga tsunami yang mana memicu kejadian tersebut.

Di bulan Maret lalu, Pengadilan Kyoto juga menyatakan bahwa pemerintah Jepang dan TEPCO bertanggung jawab penuh terhadap kebocoran nuklir dan juga meminta mereka untuk membayar ganti rugi yang besarnya JPY110 juta atau setara dengan hamper Rp. 14 miliar pada 110 orang penduduk.

Meskipun demikian, pada bulan September 2017 Pengadilan Chiba akhirnya memutuskan Cuma TEPFO yang harus bertanggung jawab penuh dan untuk membayar seluruh ganti ruginya.

Pengadilan Minta Ganti Rugi Insiden Reaktor Fukushima

Pada bulan Februari 2019 yang lalu, akhirnya TEPCO membayar ganti ruginya sebesar US$ 4 juta atau setara dengan Rp. 56 miliar pada warga-warga Fukshima yang baru-baru ini harus mengungsi. Mereka pergi karena wilayah tempat tinggalnya terdampak radiasi Bandar Bola karena kerusakan reactor PLTN yang sudah disebutkan sebelumnya.

Seperti dilansir dari CNN Indonesia, pengadilan memerintahkan pemerintah Jepang dan juga TEPCO untuk membayar ganti ruginya pada 152 orang penduduk yang terdampak kebocoran reactor nuklir PLTN Fukushima. Ini merupakan perintah pengadilan kelima pada pemerintah Jepang karena bencana tersebut. Namun penduduk yang diperbolehkan pulang sekarang tak semuanya mau kembali ke wilayah tersebut.