Jepang Beri Izin Penduduk Kota Sekitar PLTN Fukushima untuk Kembali

Pemerintah Jepang pada hari Rabu, 10 April 2019, untuk kali pertamanya mengizinkan penduduk di sekitar PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) Fukushima kembali lagi ke tempat tinggalnya. Selama 8 tahun mereka harus mengungsi karena mereka terkena dampak kebocoran radiasi nuklir akibat adanya tsunami di tahun 2011.

Penduduk diperbolehkan Pulang

Meski demikian, penduduk Kota Okuma yang tinggal di dekat PLTN tak seluruhnya mau kembali ke sana. Berdasarkan survey, lebih dari setengah penduduk dari 10.000 penduduk yang mana terdaftar memutuskan tak akan kembali ke sana.

Hanya kurang lebih dari 3,5% dari mereka saja yang mau kembali setelah diperbolehkan pulang dan tinggal di Kawasan yang dianggap aman dari bahaya radiasi nuklir. “Ini adalah lompatan yang besar bagi kota ini,” kata Walikota Okuma, Totshistuna Watanabe di dalam keterangan tertulisnya.

“Ini bukan lah tujuan. Namun sebuah awal menuju pencabutan perintah evakuasi untuk seluruh kota,” tuturnya lebih lanjut.

Di Maret 2011, gempa bumi melanda tsunami dan menghancurkan pembangkit listrik Tokyo Electric Power, Fukushima Dai-chi, yang mana mencakup kota Okuma dan juga Futuba di pantai Pasifik. Dan dilaporkan lebih dari 160.000 orang mengungsi karena adanya bencana nuklir yang dikatakan sebagai bencana terburuk sepanjang seperempat abad terakhir itu. Sejak saat itu lah luasan area terlarang akhirnya berangsur-angsur menyusut. Dan saat ini hanya tinggal tersisa 399 KM persegi saja yang masih dianggap berbahaya untuk dihuni.

Kejadian itu dianggap sebagai salah satu bencana nuklir kedua yang terbesar, setelah kebocoran reactor nuklir Chernobyl di tahun 1986 di Pripyat, Ukraina saat masih jadi bagian dari Uni Soviet.

Pengadilan Distrik Yokohama sendiri belum lama ini memerintahkan pemerintah Jepang dan juga perusahaan Tokyo Electronic Power Corporation (TEPCO) untuk membayar ganti rugi yang besarnya US$ 4 juta yang setara dengan Rp. 56,1 miliar pada warga Fukushima yang akhir-akhir ini mengungsi. Mereka pergi dikarenakan wilayahnya ikut terdampak radiasi karena kerusakan reactor PLTN karena gempa bumi di tahun 2011 silam.

Dalam amar putusannya, akhirnya Hakim Ken Nakadaira mengatakan bahwa pemerintah dan juga TEPCO sebetulnya bisa menghindari bencana kebocoran reactor nuklir ini apabila memperhitungkan ancaman gempa dan juga tsunami yang mana memicu kejadian tersebut.

Di bulan Maret lalu, Pengadilan Kyoto juga menyatakan bahwa pemerintah Jepang dan TEPCO bertanggung jawab penuh terhadap kebocoran nuklir dan juga meminta mereka untuk membayar ganti rugi yang besarnya JPY110 juta atau setara dengan hamper Rp. 14 miliar pada 110 orang penduduk.

Meskipun demikian, pada bulan September 2017 Pengadilan Chiba akhirnya memutuskan Cuma TEPFO yang harus bertanggung jawab penuh dan untuk membayar seluruh ganti ruginya.

Pengadilan Minta Ganti Rugi Insiden Reaktor Fukushima

Pada bulan Februari 2019 yang lalu, akhirnya TEPCO membayar ganti ruginya sebesar US$ 4 juta atau setara dengan Rp. 56 miliar pada warga-warga Fukshima yang baru-baru ini harus mengungsi. Mereka pergi karena wilayah tempat tinggalnya terdampak radiasi Bandar Bola karena kerusakan reactor PLTN yang sudah disebutkan sebelumnya.

Seperti dilansir dari CNN Indonesia, pengadilan memerintahkan pemerintah Jepang dan juga TEPCO untuk membayar ganti ruginya pada 152 orang penduduk yang terdampak kebocoran reactor nuklir PLTN Fukushima. Ini merupakan perintah pengadilan kelima pada pemerintah Jepang karena bencana tersebut. Namun penduduk yang diperbolehkan pulang sekarang tak semuanya mau kembali ke wilayah tersebut.